polixnews.com, Wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu ditolak mayoritas publik. Survei nasional Haidar Alwi Institute (HAI) mencatat, 71,9 persen masyarakat Indonesia menyatakan tidak setuju dengan rencana tersebut.
Survei dilakukan pada 5–19 Januari 2026 terhadap 2.482 responden valid di 34 provinsi. Sementara 20,8 persen menyatakan setuju, dan 7,3 persen lainnya mengaku tidak tahu.
Presiden HAI, Haidar Alwi, menegaskan penolakan ini bukan reaksi sesaat.
“Secara statistik, penolakan jauh di atas 50 persen. Ini mencerminkan sikap publik yang kuat dan konsisten,” ujarnya dalam rilis pers di Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Direktur Eksekutif HAI Sandri Rumanama menyebut, penolakan terjadi hampir di semua lapisan masyarakat.
“Baik muda-tua, kota-desa, pria-wanita, polanya sama. Tidak ada kelompok yang mayoritas mendukung,” kata Sandri.
HAI menemukan, kekhawatiran politisasi Polri menjadi alasan utama penolakan. Publik menilai, penempatan di bawah kementerian berisiko mengganggu netralitas penegakan hukum.
Menariknya, sikap ini tidak berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah.
“Responden yang puas maupun tidak puas tetap menolak. Ini isu kelembagaan, bukan politik praktis,” tegas Sandri.
Dengan tingkat penolakan mendekati 72 persen, HAI menilai wacana tersebut belum punya legitimasi publik dan menyarankan pemerintah meninjau ulang rencana reposisi Polri. (*)
