polixnews.com, Pemerintah mempercepat penanganan bantuan perumahan dan sosial bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komitmen ini ditegaskan dalam rapat lintas kementerian yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Senin (26/1/2025).
Maruarar menilai koordinasi antar lembaga—mulai dari Kemensos, BNPB, LKPP, BPS hingga pemerintah daerah—telah berjalan efektif dan terukur. Bahkan, jadwal survei lapangan hingga pembangunan hunian telah disepakati.
“Kami siap membantu penuh proses survei dan validasi. Meski kewenangan utama ada di BNPB dan Pemda, semangatnya gotong royong,” ujar Maruarar.
Skema pembagian tugas juga diperjelas. Kementerian PKP akan membangun hunian tetap satu hamparan besar, sementara BNPB menangani rumah-rumah yang tersebar. Hingga kini, delapan lokasi di Aceh, empat di Sumut, dan tujuh di Sumbar telah masuk pendataan awal.
Mendagri Tito menekankan bahwa kecepatan data adalah kunci. Bantuan rumah disesuaikan tingkat kerusakan, sementara warga dengan rumah rusak berat atau hanyut akan mendapat hunian sementara dan dana tunggu hunian.
“Relokasi di kawasan rawan bencana juga harus dilakukan. Ini bukan hanya pemulihan, tapi pencegahan,” tegas Tito.
Maruarar menutup rapat dengan komitmen memastikan proses berjalan cepat dan akuntabel. “Arahan Presiden jelas: seluruh kekuatan negara harus bergerak bersama,” pungkasnya. (*)
