polixnews.com--Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) melayangkan surat resmi kepada UNICEF, menyuarakan keprihatinan sekaligus kemarahan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Surat tersebut menjadi sinyal keras kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai gagal melindungi hak dasar anak.
Aksi ini dipicu oleh kabar meninggalnya seorang anak di NTT yang disebut tidak mampu membeli buku dan pena seharga Rp10.000. Bagi BEM UGM, peristiwa itu bukan sekadar tragedi individual, melainkan potret telanjang kegagalan negara dalam menjamin hak pendidikan warganya.
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menilai tragedi tersebut sangat ironis jika diletakkan dalam konteks kebijakan fiskal nasional saat ini. Ia menyoroti pengalihan anggaran pendidikan dalam skala masif, di tengah kondisi rakyat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar.
“Di saat ada anak yang tidak mampu membeli alat tulis sederhana, negara justru merampas Rp223 triliun anggaran pendidikan untuk dialihkan ke program MBG, dan menyumbang Rp16,7 triliun untuk Board of Peace bikinan Donald Trump,” kata Tiyo dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (6/2).
Menurut BEM UGM, kebijakan tersebut memperlihatkan ketimpangan prioritas negara yang akut—antara kepentingan diplomasi global dan pemenuhan hak dasar anak-anak di daerah tertinggal. Negara, kata mereka, tampak lebih sibuk membangun citra internasional ketimbang memastikan anak-anaknya bisa bersekolah dengan layak.
Tiyo menegaskan, tragedi di NTT menjadi alarm keras atas arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut kesabaran mahasiswa telah mencapai batasnya.
“Sudah habis kesabaran kami sebagai mahasiswa,” tegasnya.
Dalam pernyataan yang sangat keras, Tiyo juga melontarkan kritik langsung terhadap kepemimpinan nasional. Ia menilai Presiden Prabowo gagal menyadari dampak kebijakan yang diambil, bahkan membiarkan kesalahan itu terus direproduksi oleh lingkar kekuasaan.
“Prabowo Subianto adalah presiden yang tidak menyadari kekeliruan kebijakannya, dan justru membiarkan kebodohan itu dinormalisasi oleh orang-orang pintar di sekelilingnya,” ujarnya.
BEM UGM berharap surat kepada UNICEF dapat membuka mata komunitas internasional terhadap kondisi kemanusiaan dan pendidikan di Indonesia, sekaligus menjadi tekanan moral agar pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan anggaran yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat kecil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah maupun UNICEF terkait surat tersebut.
