Polixnews.com — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan tetap di kisaran 5 persen. Angka itu memberi kesan stabil. Namun di baliknya, daya beli yang lemah, pasar kerja rapuh, dan ketimpangan yang mengeras menandai arah ekonomi yang jauh dari kata sehat.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memproyeksikan ekonomi Indonesia 2026 tumbuh 5,0 persen. Pertumbuhan ini ditopang konsumsi domestik dan investasi, namun keduanya berjalan tanpa tenaga penuh. Selama delapan triwulan terakhir, konsumsi rumah tangga konsisten berada di bawah 5 persen—indikasi pemulihan yang tertahan.
Tekanan harga pangan dan energi masih membebani rumah tangga. Sub-sektor leisure seperti hotel, restoran, serta transportasi belum sepenuhnya pulih, meski berbagai stimulus telah digelontorkan. Indeks Keyakinan Konsumen pun menunjukkan tren menurun. Di saat yang sama, penerimaan PPN dan PPnBM hingga September 2025 tercatat melambat tajam.
Asumsi Meleset, Risiko Menumpuk
Sebagian besar asumsi makro 2025 tidak tercapai. Nilai tukar rupiah bergerak lebih lemah dari target, harga minyak mentah di bawah asumsi APBN, dan lifting migas tak sesuai harapan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi triwulan I–III 2025 hanya 5,01 persen—membuat target tahunan sulit dikejar.
Tekanan nilai tukar menjadi warisan utama menuju 2026. INDEF memproyeksikan rupiah melemah hingga Rp17.000 per dolar AS. Ketidakpastian global—mulai dari konflik geopolitik, perlambatan ekonomi Cina, hingga fragmentasi perdagangan—meningkatkan kehati-hatian investor dan menekan mata uang negara berkembang.
Tekanan eksternal itu diperparah oleh masalah domestik: defisit neraca perdagangan non-komoditas, ketergantungan impor bahan baku dan pangan, serta kebutuhan pembiayaan utang pemerintah.
Inflasi Rendah, Tapi Rentan Meledak
Inflasi 2026 diperkirakan berada di 3,0 persen. Namun angka ini menyimpan potensi risiko. Permintaan diproyeksikan membaik seiring program stimulus, sementara sisi penawaran—terutama pangan dan energi—tetap rigid.
Komponen volatile food berpotensi menjadi pemicu utama lonjakan harga. Rantai distribusi pangan yang panjang dan tidak efisien membuat harga mudah bergejolak. Rencana penyesuaian tarif listrik, BBM nonsubsidi, dan subsidi LPG akan menambah tekanan biaya, terutama jika depresiasi rupiah berlanjut.
Pengangguran Turun, Tapi Pekerjaan Rapuh
Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan turun menjadi 4,75 persen pada 2026. Namun penurunan ini lebih mencerminkan ekspansi pekerjaan informal dan sementara, bukan perbaikan kualitas pasar kerja.
INDEF mencatat pasar tenaga kerja masih didominasi pekerja berkeahlian rendah, setengah menganggur, dan pekerja paruh waktu. Masuknya angkatan kerja baru tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas. Otomatisasi di sektor manufaktur dan jasa justru meningkatkan risiko tersingkirnya tenaga kerja berpendidikan rendah.
Kemiskinan Turun Pelan, Ketimpangan Bertahan
Tingkat kemiskinan diproyeksikan turun ke 8,45 persen pada 2026, sementara Rasio Gini berada di 0,373. Penurunan ini dinilai lambat dan belum cukup kuat untuk mendorong konsumsi inklusif.
Pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada proyek-proyek padat modal dan kelompok menengah-atas. Di sisi lain, tekanan harga pangan dan energi terus menggerus daya beli kelompok rentan. Struktur pajak dan belanja publik yang kurang progresif membatasi fungsi redistribusi.
Ketimpangan antarwilayah juga stagnan. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi terus melaju, sementara wilayah berkapasitas rendah tertinggal. Solusi pinjaman daerah dinilai berisiko memperdalam ketergantungan fiskal, bukan memperkuat kemandirian.
Belanja Negara Melambat di Saat Kritis
INDEF menyoroti perlambatan belanja pemerintah sepanjang 2025 yang berlanjut ke 2026. Masalahnya bukan hanya pada besaran belanja, tetapi kualitas dan dampak gandanya terhadap sektor riil. Pola penyerapan anggaran di akhir tahun dinilai tidak lagi memadai untuk menopang pertumbuhan.
Isyarat Bahaya Pertumbuha
Proyeksi ekonomi 2026 menunjukkan Indonesia masih mampu bertahan di tengah ketidakpastian global. Namun tanpa koreksi arah—penguatan daya beli, reformasi pasar kerja, dan pemerataan fiskal—pertumbuhan berisiko kehilangan makna sosialnya.
Ekonomi tumbuh. Tapi kesejahteraan tak ikut berlari.
Kontributor: Angga
Editor: Afthon
