Polixnews.com — Sastrawan dan pendiri Tempo, Goenawan Mohamad, menulis sebuah surat terbuka untuk Nadiem Makarim, yang kini menunggu proses persidangan atas tuduhan korupsi. Surat itu beredar luas dan segera menyedot perhatian publik, bukan karena membela secara hukum, melainkan karena menempatkan perkara Nadiem dalam bingkai etika, sejarah, dan pergulatan keadilan di Indonesia.
Goenawan membuka suratnya dengan nada personal. Ia mengaku kecewa dan marah mengetahui Nadiem berada dalam tahanan. Namun sejak awal ia menegaskan keyakinannya bahwa tuduhan hukum tersebut tidak serta-merta mencederai kepercayaan publik terhadap Nadiem. Ia mengutip pepatah Jawa, becik ketitik, ala ketara—yang baik akan tampak, yang buruk akan terbuka dengan sendirinya.
Alih-alih masuk ke detail perkara, Goenawan menarik pembaca pada ingatan lama. Ia mengenang pertemuannya dengan Nadiem seusai lulus dari Harvard, ketika Nadiem datang bukan untuk mengejar karier, melainkan mencari cara berbuat sesuatu bagi Indonesia. Goenawan menyebut ia mengenal Nadiem sejak kecil, sekaligus mengenal dengan baik lingkungan nilai yang membentuk sikap hidupnya.
Surat itu kemudian bergerak ke sejarah yang lebih panjang. Goenawan menuturkan kedekatannya dengan Nono Anwar Makarim, ayah Nadiem, sejak awal 1960-an. Mereka berada dalam satu lingkaran intelektual dan aktivisme bersama nama-nama seperti Arief Budiman, Marsillam Simanjuntak, Ismid Hadad, Soe Hok Gie, hingga Rahman Tolleng. Mereka berbeda pandangan, tetapi disatukan oleh komitmen pada Indonesia yang adil, merdeka, dan bersih.
Goenawan mengingat masa-masa represif pasca-1965, ketika hak asasi dilanggar, pers dibungkam, dan hukum kerap menjadi alat kekuasaan. Dalam situasi itu, kata dia, perjuangan menegakkan keadilan sering kali tidak sejalan dengan hukum formal. Ia menyebut ayah Nadiem sebagai sosok yang konsisten menyuarakan antikorupsi melalui tulisan, bahkan memperkenalkan istilah “kleptokrasi” untuk menggambarkan watak kekuasaan yang merampok harta publik.
Ibunda Nadiem, Atika Makarim, juga digambarkan aktif dalam gerakan masyarakat sipil melalui Yayasan Bung Hatta, yang selama ini dikenal memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh dengan rekam jejak bersih. Lingkar nilai itu, menurut Goenawan, bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan fondasi etis yang diwariskan lintas generasi.
Bagian paling reflektif dari surat itu muncul ketika Goenawan mengutip pandangan Hamid Algadri, kakek Nadiem, tentang panggilan etis—sesuatu yang lebih purba dari hukum. Dalam kondisi tertentu, tulis Goenawan, hukum bisa berselisih dengan keadilan. Sejarah Indonesia, katanya, mencatat banyak contoh ketegangan itu.
“Apa yang Nadiem alami sekarang adalah contohnya,” tulis Goenawan, tanpa merinci perkara.
Ia menutup surat dengan refleksi filosofis: keadilan adalah perjuangan yang tak pernah selesai, seperti kisah Sisifus yang terus mendorong batu ke puncak. Bukan untuk putus asa, melainkan untuk tetap bertahan sebagai masyarakat yang waras.
Surat itu tidak berisi pembelaan yuridis, juga tidak menyimpulkan salah atau benar. Ia hadir sebagai kesaksian moral, ditulis oleh seseorang yang lama menyaksikan bagaimana hukum, kekuasaan, dan keadilan kerap tidak berjalan seiring di Indonesia.
Nadiem Makarim kini menunggu sidang. Proses hukum akan menentukan nasib perkaranya. Surat Goenawan menempatkan penantian itu dalam ruang yang lebih luas: ruang etika, sejarah, dan harapan bahwa keadilan, meski tertatih, tetap layak diperjuangkan.
Kontributor: Angga
Editor: Afthon
