polixnews.com— Dalam pidato pembukaan Rakernas I sekaligus ulang tahun ke 53 PDI Perjuangan, 10 Januari 2026, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan belasungkawa mendalam atas bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut menewaskan ribuan orang, menyebabkan ratusan warga hilang, serta memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi dari tempat tinggal mereka.
Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa duka bangsa tidak boleh berhenti pada ungkapan simpati semata. Ia menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan di semua tingkatan untuk bergotong royong membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, proses pemulihan tidak mungkin hanya mengandalkan peran pemerintah. “Membangun kembali satu tahun tidak bisa. Apakah bisa diam saja? Mereka itu saudara-saudara kita. Jangan ragu menolong sesama. Buktikan kalian orang PDI Perjuangan,” tegas Megawati.
Megawati kemudian mengaitkan bencana tersebut dengan krisis ekologis global yang kian mengkhawatirkan. Ia menilai peradaban modern telah gagal menghentikan pemanasan global, gagal mengubah cara manusia memperlakukan alam, serta gagal menempatkan keselamatan rakyat di atas kepentingan profit. Ia menyoroti berbagai regulasi dan undang-undang yang memberi “karpet merah” bagi konsesi-konsesi besar, yang berdampak pada deforestasi masif, perampasan tanah adat, serta penghancuran ekosistem. Kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga lingkungan, menurut Megawati, justru berubah menjadi wilayah eksploitasi monokultur yang rentan memicu bencana.
Dalam konteks tersebut, Megawati mengingatkan generasi muda bahwa mereka kini mewarisi bumi yang rusak akibat keserakahan generasi sebelumnya. Ia menilai kecemasan anak muda terhadap masa depan merupakan sinyal serius yang tidak boleh diabaikan oleh negara maupun elite politik.
Pidato itu sekaligus menjadi penegasan arah ideologis PDI Perjuangan yang akan semakin menempatkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan politiknya.
Selain isu lingkungan, Megawati juga menekankan bahwa politik harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai alat pengabdian kepada rakyat, bukan sekadar sarana perebutan kekuasaan, jabatan, atau popularitas. Politik, menurutnya, menuntut kesadaran ideologis, tanggung jawab jangka panjang, serta komitmen menjaga nilai-nilai Pancasila dan demokrasi.
Pada isu global, Megawati menyinggung intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela yang ia nilai sebagai bentuk imperialisme modern. Indonesia, kata dia, menolak tatanan dunia yang membenarkan dominasi militer atas negara berdaulat. PDI Perjuangan mendorong penyelesaian konflik internasional melalui dialog, diplomasi, dan hukum internasional, bukan kekerasan.
Di akhir pidato, Megawati menyerukan agar kader PDI Perjuangan menjadi “Pandu Ibu Pertiwi”, yakni penunjuk jalan, penjaga alam, dan pelindung rakyat dari kebijakan-kebijakan eksploitatif. Ia menekankan pentingnya disiplin ideologis, etika politik, serta solidaritas antarmanusia.
Pidato tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pidato Megawati sarat nilai kemanusiaan dan melampaui sekadar politik kekuasaan. Menurutnya, terdapat tiga pesan utama yang menonjol, yakni penolakan terhadap kekerasan, kewajiban merawat bumi sebagai Ibu Pertiwi, dan penguatan solidaritas antarmanusia.
PDI Perjuangan menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanat tersebut dengan penuh tanggung jawab, berpegang pada prinsip Satyam Eva Jayate—kebenaran pasti menang—dan berdiri teguh untuk selama-lamanya di sisi rakyat Indonesia.
