Rocky Gerung, 10 Januari 2026, saat menyampaikan pandangan atas pidato Megawati Soekarnoputri di sela perlehatan Rakernas I dan Ultah PDI PerjuanganOleh: Dwi Kundoyo
Rocky Gerung dan PDI Perjuangan pernah berdiri di dua kutub yang saling berseberangan. Pada era Presiden Joko Widodo, relasi keduanya diwarnai perdebatan keras, tudingan ideologis, hingga upaya membungkam kritik. Rocky tampil sebagai penguji nalar kekuasaan, sementara PDI Perjuangan berdiri sebagai benteng politik pemerintahan yang kerap alergi terhadap suara berbeda.
Namun relasi Rocky Gerung dan PDI Perjuangan tidak pernah sepenuhnya terjebak dalam permusuhan permanen. Di balik sejarah panjang perdebatan keras dan konflik terbuka, terdapat benang ideologis yang sesekali beririsan: soal pentingnya menjaga nalar politik. Apresiasi Rocky terhadap pidato Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas I PDI Perjuangan, 10 Januari 2026, harus dibaca dalam konteks itu. Bukan semata pada pidatonya, melainkan pada kesadaran baru—setidaknya pasca Jokowi—di kalangan politisi PDI-P untuk kembali memberi ruang pada akal sehat, kritik, dan politik sebagai pengabdian, bukan sekadar alat mempertahankan kekuasaan.
Sejarah relasi Rocky Gerung dan PDI Perjuangan adalah potret telanjang demokrasi Indonesia pasca Reformasi: keras, emosional, penuh kecurigaan, namun tidak sepenuhnya kehilangan ruang bagi nalar. Ini bukan kisah rekonsiliasi politik, apalagi kompromi kepentingan, melainkan perjalanan dialektis antara kritik dan kekuasaan yang kerap saling menegasikan.
Selama dua periode pemerintahan Jokowi, Rocky Gerung berdiri sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap kekuasaan yang dibela penuh oleh PDI Perjuangan. Kritiknya tidak bersifat teknis-administratif, melainkan menyasar lapisan paling dasar politik: etika kekuasaan, penyempitan ruang demokrasi, bahasa politik yang manipulatif, serta relasi negara dengan oligarki ekonomi yang kian mengeras.
Era Jokowi dan Politik Emosi Kekuasaan
Pada fase ini, Rocky Gerung kerap berhadapan langsung dengan politisi PDI Perjuangan di ruang publik. Nama-nama seperti Adian Napitupulu dan Deddy Sitorus menjadi lawan debat dalam berbagai forum diskusi dan tayangan televisi. Perdebatan berlangsung keras dan terbuka. Rocky berbicara tentang krisis etika kekuasaan dan demokrasi substantif, sementara elite PDI-P menekankan stabilitas politik, legitimasi elektoral, serta pembelaan terhadap presiden.
Benturan tersebut bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan perbedaan cara berpikir. Rocky bergerak di wilayah nalar kritis dan filsafat politik, sedangkan politisi partai berdiri pada logika kekuasaan yang harus dijaga. Kritik dipersepsikan sebagai gangguan, bahkan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.
Dalam konteks ini, relawan dan pendukung fanatik Jokowi turut memperkeras polarisasi. Kritik kehilangan konteks dan direduksi menjadi serangan personal. Siapa pun yang mengkritik pemerintah dicap anti presiden. Ruang debat publik berubah menjadi arena emosi, bukan argumen. Loyalitas politik mengalahkan rasionalitas.
Di titik inilah demokrasi Indonesia memperlihatkan wajah rapuhnya. Kritik ditarik ke ranah hukum, kebebasan berpikir dipersempit, dan nalar diperlakukan sebagai pembangkangan. Rocky Gerung menjelma menjadi simbol perlawanan—bukan karena ia menginginkannya, melainkan karena kekuasaan gagal membedakan kritik dan permusuhan.
Pasca-Jokowi: Retaknya Sekat Lama
Pasca-Jokowi, lanskap politik nasional mengalami pergeseran. Polarisasi ekstrem perlahan mereda. Ruang refleksi yang sempat tertutup mulai terbuka. Dalam suasana ini, relasi antara kritik dan kekuasaan ikut berubah.
Rocky Gerung tetap berada di luar struktur kekuasaan dan partai politik. Ia tidak mengubah posisinya sebagai pengkritik. Namun respon terhadap kritik itu mulai bergerak. Sejumlah politisi PDI Perjuangan menunjukkan sikap yang lebih tenang, lebih reflektif, dan lebih terbuka terhadap perdebatan gagasan. Kritik tidak lagi sepenuhnya diperlakukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan.
Perubahan ini bukan transformasi struktural, melainkan pergeseran kesadaran. Politik perlahan bergerak dari emosi menuju argumen.
Rakernas I PDI Perjuangan, 10 Januari 2026
Dalam konteks itulah Rakernas I PDI Perjuangan, 10 Januari 2026, menjadi penanda simbolik. Rocky Gerung, dari luar forum partai, memberi apresiasi terhadap pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Apresiasi itu tidak dimaknai sebagai dukungan politik, apalagi kedekatan struktural.
Rocky menilai pidato Megawati sarat nilai kemanusiaan, solidaritas pascabencana, keadilan ekologis, serta penegasan bahwa politik harus menjadi alat pengabdian kepada rakyat. Yang diapresiasi Rocky bukan hanya isi pidato, melainkan keberanian menjaga nalar politik—sesuatu yang, dalam pandangannya, mulai kembali disadari oleh sebagian elite PDI-P setelah periode panjang politik yang sarat emosi dan pembelaan membabi buta terhadap kekuasaan.
Ironi sekaligus pelajaran muncul di sini: kritik yang dulu dianggap ancaman justru menemukan resonansi ketika politik bersedia kembali berpikir.
Politik Argumen, Bukan Politik Kepatuhan
Relasi Rocky Gerung dan PDI Perjuangan menunjukkan bahwa politik yang sehat tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari keberanian berdebat. Pada era Jokowi, hubungan ini dibingkai oleh politik loyalitas dan emosi kekuasaan. Kritik dipersempit, perbedaan dipersonalisasi.
Kini, relasi itu bergerak—meski belum sepenuhnya—menuju politik argumen. Tidak ada jabatan yang dipertukarkan. Tidak ada kepentingan ekonomi yang dinegosiasikan. Rocky tetap berdiri di luar kekuasaan. PDI Perjuangan tetap sebagai partai politik dengan kepentingan elektoralnya.
Di titik inilah pertanyaan tentang posisi Rocky Gerung menjadi relevan dan mendesak. Apakah ia akan tetap berdiri sebagai penjaga nalar di tengah pemerintahan yang sejak awal memunculkan keraguan publik atas kapabilitas sebagian pengelola negara, terutama pada level cabinet, bahkan pada wakil presiden. Dalam situasi ketika kekuasaan lebih sering diisi oleh kompromi politik ketimbang kecakapan berpikir, keberadaan figur seperti Rocky menjadi penting bukan sebagai oposisi formal, melainkan sebagai alarm demokrasi. Ia hadir bukan untuk mengguncang stabilitas, tetapi untuk menguji akal sehat.
Pada akhirnya, persoalan paling mendasar dalam politik bukan semata siapa yang berkuasa, melainkan apakah kekuasaan masih ditopang oleh kecakapan, nalar, dan tanggung jawab intelektual. Ketika negara dijalankan lebih oleh kalkulasi politik ketimbang kapasitas berpikir, demokrasi berisiko berubah menjadi administrasi kekuasaan yang kosong makna. Di tengah situasi semacam itulah peran penjaga nalar menjadi krusial. Bukan untuk menggulingkan, bukan untuk memusuhi, tetapi untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak sepenuhnya tercerabut dari akal sehatnya sendiri. Bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan ekonomi, melainkan karena hanya dengan nalar yang hidup, negara dapat dijalankan oleh pikiran, bukan sekadar oleh kekuasaan.
