polixnews.com, Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan sampah Jakarta semakin menunjukkan jurang antara kebijakan di atas kertas dan realitas di lapangan. Imbauan pemilahan dan prinsip 3R terus disuarakan, tetapi tanpa sistem yang konsisten, upaya itu kerap berakhir sia-sia.
Fakta bahwa sampah yang sudah dipilah masih tercampur dalam proses pengangkutan menjadi gambaran sederhana: ada yang tidak berjalan dalam tata kelola. Ini bukan lagi soal kesadaran warga, melainkan kegagalan memastikan sistem bekerja utuh dari hulu ke hilir.
Di tengah kondisi tersebut, ketergantungan pada pola lama masih terlihat, sementara percepatan teknologi pengolahan seperti ITF atau RDF belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tanpa langkah tegas, Jakarta berisiko terus berkutat dalam solusi sementara.
Dalam situasi ini, kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, layak mendapat perhatian kritis. Publik membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan atau rencana—yang dibutuhkan adalah kerja nyata yang bisa dirasakan langsung.
Jika persoalan sampah terus berulang tanpa perubahan berarti, wajar bila muncul kesan bahwa isu ini belum menjadi prioritas utama. Kesan tersebut berbahaya, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani masalah mendasar kota.
Pemerintah provinsi dituntut untuk bergerak lebih cepat dan terukur: memastikan sistem pemilahan berjalan hingga ke petugas lapangan, mempercepat implementasi teknologi pengolahan, serta menghadirkan kebijakan yang tidak berhenti di level wacana.
Pada akhirnya, persoalan sampah bukan hanya ujian teknis, tetapi ujian kepemimpinan. Ketika masalah terus berulang tanpa perbaikan nyata, yang dipertanyakan bukan lagi rencana—melainkan keseriusan dalam menjalankannya.
