polixnews.com, – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD makin mendapat penolakan publik. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan dua pertiga rakyat Indonesia menentang pilkada tidak langsung. Penolakan paling keras datang dari anak muda Generasi Z.
Survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden pada 10–19 Oktober 2025 itu mencatat, 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju hingga tidak setuju sama sekali jika kepala daerah dipilih DPRD. Hanya 28,6 persen yang menyatakan setuju.
“Angka penolakannya sudah di atas 65 persen. Ini sinyal kuat dari publik,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Penolakan terjadi merata, baik di desa maupun kota, lintas gender, dan lintas usia. Namun, generasi muda tampil paling galak. Di kalangan Generasi Z, tingkat penolakan menembus 84 persen. Disusul milenial, Generasi X, hingga baby boomer yang sama-sama mayoritas menolak.
Menariknya, jika dilihat dari basis pemilih partai politik, hampir semua konstituen parpol arus utama juga kompak menolak. Pemilih Gerindra, PDIP, PKB, hingga Golkar—yang justru mengusulkan wacana ini—mayoritas menyatakan tidak setuju.
Namun, LSI mencatat ada satu basis pemilih yang relatif lebih longgar menerima wacana pilkada tidak langsung, yakni konstituen Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Meski tidak sampai mayoritas mutlak, tingkat persetujuan di kalangan pemilih PSI tercatat paling tinggi dibanding pemilih partai lainnya.
“Secara umum tetap ditolak, tapi memang ada perbedaan sikap antar basis pemilih partai,” ujar Ardian.
Penolakan juga konsisten di kalangan pemilih presiden 2024. Baik pemilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, maupun Prabowo Subianto, mayoritas menolak pilkada melalui DPRD. Bahkan responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintah pun tetap tak sepakat dengan wacana tersebut.
Sinyal publik jelas: pilkada langsung masih dianggap sebagai ruh demokrasi. Upaya menariknya kembali ke DPRD dinilai sebagai langkah mundur. Tinggal pertanyaannya, apakah elite mau mendengar suara rakyat? (*)
